Skandal Demurrage Bukti Skema Impor Beras Merusak Politik-Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Skandal demurrage atau denda impor beras semakin menjadi sorotan seusai terungkapnya keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Skandal Rp 294,5 miliar ini ikut mengonfirmasi bahwa skema impor beras telah merusak lintas sektor politik dan ekonomi nasional.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan  skandal demurrage telah menunjukkan skema impor di Indonesia bermasalah besar.

• Skandal Demurrage Bukti Bapanas-Bulog Gagal Wujudkan Ketahanan Pangan

“Saya bisa bilang ada benarnya karena telah memunculkan (pola) di luar kebiasaan pengiriman beras. Jadi bisa dipahami jika ada demurrage sampai 294,5 miliar. Itu kan yang nahan (beras ) pasti nanya, prosedurnya gimana,” tegas dia, Selasa (13/8).

Siswanto Rusdi melanjutkan bahwa skandal demurrage ini juga menunjukkan adanya komunikasi yang buruk antara lembaga dan kementerian.

“Ini kan persoalan, komunikasi antar lembaga buruk. Tapi sebagai orang pinggiran melihat ada main (korupsi) juga. Ya Itu gak mungkin di makan sendiri. Bukan hanya pemilik kapal, semua rantai dapet,” papar dia.

• Skandal Demurrage: Kemenperin Pertanyakan Legalitas Kontainer Beras yang Tertahan

Siswanto Rusdi berharap aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan Agung hingga Mabes Polri dapat membongkar skandal demurrage impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang telah merusak lintas sektor politik dan ekonomi RI.

“Caranya membongkar gimana, ini lah tugas KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan,” pungkasnya.