BSKDN Kemendagri Yakin Kolaborasi jadi Cara Memacu Penerapan 'Smart Governance'

jpnn.com, JAKABARING - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan semua pihak akan pentingnya memperkuat kolaborasi.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengungkapkan kolaborasi dari berbagai pihak bisa memacu peningkatan penerapan Smart Governance atau tata kelola kota pintar di seluruh daerah di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Yusharto saat memimpin Rapat Rencana Penyelenggaraan International Training Program for Smart Governance and Policy Capacity Building di Inha University Korea Selatan baru-baru ini.

• Kemendagri Jajaki Kerja Sama dengan Korsel terkait Penanggulangan Kebakaran

"Melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta hingga masyarakat, kami meyakini dapat menerapkan smart governance secara lebih luas di Indonesia," ungkap Yusharto dikutip, Rabu (29/5).

Yusharto menjelaskan smart governance bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana semua pihak dapat bekerja bersama untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Oleh karena itu, kerja sama dengan Inha University diharapkan akan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik khususnya terkait peningkatan pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

• Peduli Bencana Sumbar, IPDN Kemendagri Terjun Langsung Beri Bantuan

"Kerja sama dengan Korea Selatan dalam hal ini bersama Inha University sebagai salah satu universitas terbaik di Kota Incheon ini, harapannya nanti kita dapat menyerap banyak ilmu untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik di negara kita," ungkap Yusharto.

Yusharto berharap ke depannya seluruh pemda dapat memiliki pemahaman yang sama terkait smart governance dan dapat menerapkan konsep tersebut di daerah masing-masing.