INCCA Optimistis Industri MICE Memelesat di Era Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Menteri dan kepala lembaga maupun BUMN di era pemerintahan baru Prabowo-Gibran, didorong proaktif memanfaatkan keanggotaan Indonesia di organisasi internasional (OI) antarpemerintah untuk menarik lebih banyak pertemuan internasional ke Indonesia. 

Menurut Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Dr Iqbal Alan Abdullah, MSc, CMMC., Indonesia sebagai tuan rumah event pertemuan internasional atau MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) akan memberikan banyak dampak positif bagi ekonomi. 

Berdasarkan data, pada 2021 diketahui Indonesia menjadi anggota pada 200 organisasi internasional antarpemerintah yang diampu 49 kementerian/lembaga selaku instansi penjuru, seperti pada PBB, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan lainnya.

• INCCA Yakin Industri MICE dan Special Event Cerah di Bawah Pemerintahaan Prabowo

Indonesia punya keanggotaan ratusan organisasi internasional dan setiap tahun pemerintah membayar iuran keanggotaan yang cukup mahal. 

"Itu harus dimanfaatkan optimal untuk mendukung  diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif sekaligus mendapatkan benefit baru bagi ekonomi, lapangan kerja, kebudayaan, kerja sama, pasar baru, dan lainnya,” kata Iqbal Alan, dalam keterangannya, Kamis (22/8). 

Jika setiap kementerian atau lembaga selaku instansi penjuru mampu menarik dua saja pertemuan internasional diselenggarakan di Indonesia, lanjutnya, maka kita sudah punya 400 kegiatan pertemuan internasional di Indonesia dalam satu tahun. Belum lagi swasta dan NGO. 

• MICE Dianggap Sama dengan Tisu NICE, PT The Univenus Ambil Tindakan Tegas

"Coba bayangkan berapa besar dampak positifnya bagi kita, ekonomi, tenaga kerja, devisa, dan lainnya. Itu juga sebabnya saya yakin era Prabowo Subianto nanti industri MICE kita akan meningkat," sambungnya.

Instansi Penjuru sendiri adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga nonstruktural yang menjadi narahubung utama antara pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional.