Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI

jpnn.com - JAKARTA - Tokoh masyarakat Sumatera Barat Marhadi Effendi berharap Mahkamah Konstitusi (MK) berani memutuskan pelaksaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu DPD RI daerah pemilihan (dapil) Sumbar.

Menurut pria yang juga Wakil Ketua PW Muhammadiyah itu, sikap KPU yang tidak memasukkan Irman Gusman dalam daftar calon tetap (DCT) tidak saja melanggar hak konstitusi seorang warga negara, tetapi juga memunculkan kekecewaan masyarakat Sumbar.

“Ribuan warga dari berbagai wilayah di Sumbar kecewa dengan tidak adanya nama Irman Gusman di DCT,” kata Marhadi, Kamis (2/5).

• Bawaslu Heran, Mengapa KPU Enggan Melaksanakan PSU di Puluhan TPS Ini

Marhadi mengatakan Irman Gusman merupakan warga dan tokoh Sumbar yang bisa membawa dan memperjuangkan aspirasi warga Sumbar.

"Apalagi Irman adalah warga Muhammadiyah, organisasi massa besar di Sumbar," tuturnya.

Marhadi menyesalkan sikap ketidakpatuhan KPU terhadap putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Irman Gusman.

• DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Berat kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dalam Kasus Irman Gusman

Seturut Marhadi, akibat sikap KPU itu pelaksanaan Pemilu DPD RI dapil Sumbar menjadi tidak sah. “Karena PTUN menyatakan DCT yang dibuat KPU tidak sah, dan meminta dibuat DCT baru dengan memasukkan nama Irman Gusman,” katanya.

Ketua Umum Bundo Kanduang Provinsi Sumbar, Prof. Rauda Thaib juga menyampaikan hal yang senada.