NUSANTARA, KOMPAS.com -Jalan dalam kondisi mantap dan mulus tak hanya dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), melainkan juga di kawasan sekitarnya di Kalimantan Timur.

Hal ini menyusul strategi pembangunan konektivitas Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan menangani jalan-jalan yang menjadi kewenangannya.

Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief Dienaputra mengatakan, penanganan akan dikerjakan melalui alokasi reguler dan atau skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) seperti yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas 10 akses di seluruh Kalimantan Timur.

Baca juga: Nusantara Jadi Ibu Kota Negara Tunggu Keputusan Presiden

"Pada prinsipnya untuk jalan-jalan penyangga yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR pasti kita tangani. Namun demikian, kami belum mempunyai program khusus untuk itu. Sementara, beberapa akses penyangga akan ditangani melalui alokasi reguler atau IJD," ujar Rachman Arief kepada Kompas.com.

Sebelumnya, Ditjen Bina Marga telah menangani 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer di Kalimantan Timur.

Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari instruksi presiden (inpres) untuk pengembangan infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

Seluruh 10 ruas jalan dan 1 jembatan itu dibiayai anggaran sebesar Rp 561 miliar.

Adapun pembangunan infrastruktur ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar IKN.

Baca juga: Warga Sekitar IKN Sulit Akses Air Bersih, Terkendala Jaringan Perpipaan

Jalan-jalan daerah akan memperlancar akses transportasi, memudahkan mobilitas warga, serta membuka peluang ekonomi baru di Kalimantan Timur.

Kesepuluh ruas jalan daerah dan satu jembatan di Provinsi Kalimantan Timur yang diresmikan tersebut, yaitu:

1. Riko-Maridan di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 6,5 km dengan biaya Rp 44,7 miliar
2. Akses ke Wisata Goa Batu -Tapak Raja di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 9,6 km dengan biaya Rp 91,3 miliar
3. Loleng di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang 2,5 km dengan biaya Rp 26,1 miliar
4. Simpang Batu - Labuan di Kabupaten Paser sepanjang 5,8 km dengan biaya Rp 50,2 miliar
5. Simpang Poros Tanjung Isuy - Tanjung Jan - Pulau Lanting di Kabupaten Kutai Barat sepanjang 4,8 km dengan biaya Rp 45,4 miliar
6. Proklamasi di Kota Balikpapan sepanjang 2,5 kilometer dengan biaya Rp 43,4 miliar
7. Akses Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur sepanjang 0,65 km dengan biaya Rp 89,4 miliar
8. Jalan Ir. Soekarno-Hatta - M. Roem - Urip Soemohardjo di Kota Bontang sepanjang 4 km dengan biaya Rp 54,1 miliar
9. Lenggo-Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau sepanjang 8 km dengan biaya Rp 59,1 miliar,
10. Long Hubung-Jalan Poros di Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang 6,5 km dengan biaya Rp 49,1 miliar.

Jembatan

Jembatan Akses ke Wisata Goa Batu-Tapak Raja sepanjang 20 meter dengan biaya Rp 8 miliar

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Presiden Joko Widodo saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Argo Mulyo, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (1/3/2024). Presiden didampingi Penjabat (Pj) Bupati Makmur Marbun.Konektivitas IKN

Ada pun penyelesaian infrastruktur konektivitas Tahap I di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, membutuhkan dana tak kurang dari Rp 13,8 triliun.

Rachman Arief menuturkan, anggaran sebesar itu untuk membiayai pembangunan lima klaster infrastruktur.

Rinciannya, klaster pertama adalah pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara IKN sisi landasan pacu atau runway senilai Rp 1,16 triliun.

Baca juga: 47 Tower Rusun ASN di IKN Beres Dibangun Desember