Herlambang: Ini Bagian dari Tekanan Terhadap Kebebasan Pers

jpnn.com - MAKASSAR - Sidang sengketa pers kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/4).

Sidang menghadirkan saksi ahli dari Dewan Pers Herlambang Perdana Wiratraman.

Dia mengatakan gugatan terhadap media terkait pemberitaan adalah bentuk tekanan dan menjadi ancaman bagi kebebasan pers yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

• Tanggapi Polemik Pemberitaan Izin Tambang Kaitkan Bahlil, Akademisi Berharap Media Massa Utamakan Fakta

"Ini bagian dari tekanan terhadap kebebasan pers dan teman teman harus solidaritas menjaga kebebasan pers ini. Bagaimana pun, ke pengadilan itu sendiri sudah merupakan tekanan terhadap kebebasan pers," ujar Herlambang seusai mengikuti persidangan.

Menurut dia perkara sengketa pers mendudukkan dua media daring yakni herald.id dan inikata.co.id di pengadilan dengan gugatan Rp 700 miliar atas dalih pelanggaran etik, sebenarnya bisa diselesaikan secara etik.

Kewenangan untuk menyelesaikan hal tersebut ada di Dewan Pers. Mekanismenya, hak jawab.

• Pemberitaan Izin Tambang Kaitkan Bahlil Dinilai Tidak Akurat, Praktisi Media Merespons

"Artinya, kalau mau dibawa ke pengadilan, silakan saja. Namun itu mengganggu bagi pers, malah pers mengurusi pengadilan dan itu tidak baik sebenarnya. Oleh sebab itu, saya kira tidak perlu ragu, hakim bisa mengikuti jejak putusan yang sebelumnya," katanya.

Herlambang mencontohkan perkara PT Cipta Yasa Multi Usaha (CYMA) menggugat Harian Radar Tegal maupun kasus Raymond Teddy menggugat tujuh media yang perkaranya berdekatan, mirip dengan kasus yang disidangkan di PN Makassar.