singa nomor togelnya berapa

cumi cumi 2d togel - KAKI Minta Aparat Hukum Turun Tangan Awasi Tahapan Pilkada Kaltim

2024-10-06 21:41:28

cumi cumi 2d togel,14 togel 2d,cumi cumi 2d togel
JPNN.com » Politik » Pilkada » KAKI Minta Aparat Hukum Turun Tangan Awasi Tahapan Pilkada Kaltim

KAKI Minta Aparat Hukum Turun Tangan Awasi Tahapan Pilkada Kaltim

Rabu, 12 Juni 2024 – 18:16 WIB KAKI Minta Aparat Hukum Turun Tangan Awasi Tahapan Pilkada KaltimFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comIlustrasi - Pilkada 2024. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia memantau proses dan tahapan pilkada di Kutai Kartanegaea (Kukar).

Terlebih setelah KPU setempat menyatakan  pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Awang Yacoub Luthman-Ahmad Zais belum bisa maju pada pilkada November karena belum memenuhi syarat verifikasi administrasi. 

Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta mengatakan agar tidak terjadinya dugaan kecurangan untuk meloloskan pasangan tersebut, maka KPU pusat harus mengawasi secara langsung agar tidak ada permainan tersebut.

Baca Juga:
  • Jadi Irjen Kemendag, Ahmad Luthfi Batal Maju Pilkada Jateng?

"Agar tidak terjadinya dugaan lobi-lobi untuk meloloskan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Yacoub Luthman dan Ahmad Zais dari verifikasi Administrasi, maka harus ada pengawasan dari KPU Pusat," kata Kaka kepada wartawan, Rabu (12/6).

Kaka menjelaskan saat ini memang kesempatan calon independen yang maju di pilkada masih terbatas karena itu harus menggunakan kendaraan partai politik.

“Kesempatan calon independen yang maju di pilkada masih terbatas karena itu harus menggunakan kendaraan partai politik.," ujar Kaka.

Baca Juga:
  • Pilkada Maluku 2024, Demokrat Usung Murad Ismail-Michael Wattimena

Menurut dia, untuk mencegah terjadinya kasak-kusuk yang mencoba melakukan kecurangan dalam verifikasi administrasi, maka harus ada pengawasan yang ketat dari pihak penyelenggara yakni KPU.

"Kalau pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati independen tidak lolos verifikasi adminitrasi maka jangan diberikan ruang yang menimbulkan kerusakan demokrasi," bebernya.