Bertujuan Baik, Tapera Tetap Perlu Serap Aspirasi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR menegaskan setiap kebijakan pemerintah punya tujuan yang positif, termasuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Namun, jika ada aspirasi masyarakat, maka pemerintah berkewajiban untuk mendengarkan.

Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan pemerintah mengeluarkan program Tapera agar pada waktunya semua pegawai, orang yang sudah bekerja, bisa memiliki tempat tinggal.

• Soal Tapera, Senator: Perlu Langkah Politik Menunda atau Menghentikan Kebijakan

Rumah merupakan kebutuhan dasar. Dengan rumah layak, anak bisa tumbuh sehat.
 
“Intinya semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah bertujuan untuk kebaikan,” kata Darul.

Tapera diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang Presiden Joko Widodo tanda tangani pada 20 Mei 2024.

Namun, kebijakan itu memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat.

• 4 Alasan Apindo Menolak Program Tapera, Cermati Poin Pertama

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menilai aturan baru mengenai Tapera bisa jadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah menabung agar bisa memiliki rumah pertama.

Faktanya saat ini, masyarakat banyak yang kesulitan memiliki rumah.
 
“Backlog perumahan masih tinggi dan APBN tidak mampu membiayai semuanya. Kalaupun KPR, akan menjadi perjalanan panjang dan melelahkan. Karena itu diupayakan gotong-royong lewat Tapera untuk penyediaan rumah subsidi yang murah dan harganya terjangkau,” ujar Sigit.