Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 meminta agar Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, untuk merekrut Menteri Agama (Menag) yang lebih berkompeten dari Yaqut Cholil Qoumas. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi pansus haji yang dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-8 Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

"Pansus mengharapkan pemerintahan mendatang agar dalam mengisi posisi Menteri Agama RI dengan figur yang dianggap lebih cakap dan kompeten dalam mengkoordinir, mengatur, dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji," ujar Ketua Pansus Angket Haji 2024 Nusron Wahid di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Pansus sejatinya menemukan sejumlah masalah. Mulai dari distribusi pembagian kuota haji, hingga layanan haji kepada jamaah yang jauh dari standar. Pansus juga mendorong penguatan pengawas internal pemerintah dalam mengawasi haji. Khususnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan BPKP.

Baca juga : Perluasan Kabinet Perlu Ditopang Kajian Akademik

Bila diperlukan tindak lanjut, kata Nusron, BPK dan kepolisian harus bertindak. Termasuk Kejaksaan serta KPK.

"Manakala membutuhkan tindak lanjut, dapat melibatkan pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK," kata Nusron.

Pansus juga mendorong terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini dengan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Baca juga : Kabinet Gemuk Prabowo, Jokowi: Kok Ditanyakan ke Saya?

Pansus juga merekomendasikan sistem yang lebih terbuka dalam ibadah haji khusus dan alokasi kuota tambahan. "Setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan dinformasikan secara terbuka kepada publik," jelas Nusron.

Pansus juga meminta dalam penyelenggaraan haji mendatang peran negara dalam fungsi kontrol perlu diperkuat dan dioptimalkan.

"Pansus merekomendasikan hendaknya dalam pelaksanaan mendatang peran negara dalam fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus harus lebih diperkuat dan dioptimalkan," jelas Nusron.(P-2)